Oleh: ppidkemkominfo | 05/06/2018

Opini WTP Atas LKPP


(Jakarta,Kominfo)…Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 87 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2017, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017. Hal ini mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2017 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini WTP atas LKPP Tahun 2017 ini merupakan yang kedua kalinya, setelah Pemerintah Pusat memperoleh opini WTP atas LKPP Tahun 2016. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara dalam sambutannya dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 yang diserahkan langsung kepada Presiden, Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (4/6)…Selengkapnya…

Oleh: ppidkemkominfo | 17/05/2018

Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik


(Jakarta, Kominfo)—Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu. Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pada Penyelenggara Sistem Elektronik diatur berdasarkan PM Kominfo No. 20 Tahun 2016….

Oleh: ppidkemkominfo | 03/01/2018

Inpasing Jabatan Fungsional


(Jakarta, Kominfo)– Dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta memenuhi kebutuhan jabatan fungsional antara lain dilakukan melalui penyesuaian/Inpassing. Penyesuaian/Inpasing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e-Formasi untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan sampai dengan Desember 2018 sesuai dengan PM. Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26 Tahun 2016… selengkapnya

Oleh: ppidkemkominfo | 22/12/2017

Keterbukaan Informasi Publik


(Jakarta, Kominfo)– Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah yang terbuka dapat menangkal berita yang tidak benar sehingga pemerintah dan lembaga lainnya atau Badan Publik (BP) harus membuka dirinya. Hal itu disampaikan Wapres saat menyampaikan sambutan usai penyerahan penghargaan kepada BP yang mendapatkan anugerah pemeringkatan BP di Istana Wapres pada Kamis (21/12/2017). Sebagaimana diketahaui, Komisi Informasi (KI) Pusat telah memberikan penghargaan kepada 64 BP dari seluruh Indonesia pada tahun 2017 ini yang dilaksanakan di Istana Wapres. Sebanyak tujuh kategori yang diberikan penghargaan oleh KI Pusat, masing-masing kategori Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kementerian, dan Partai Politik. Pada pemberian penghargaan itu, KI Pusat mengundang seluruh BP yang mendapatkan penghargaan beserta KI Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta NGO pegiat keterbukaan informasi publik. Acara penghargaan tahunan itu dihadiri Ketua KI Pusat Tulus Subardjono, Wakil Ketua Gede Narayana Sunarkha, Kepada Bidang PSI Arif Adi Kuswardono, Kepala Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Wafa Patria Umma, Kepala Bidang Kelembagaan Cecep Suryadi, Komisioner Hendra J Kede, dan Romanus Ndau Lendong serta Sekretaris KI Pusat Hendra Purnama. Wapres menambahkan bahwa setelah reformasi di tanah air maka ada dua nilai yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pertama demokrasi dan kedua hak azasi manusia. Dijelaskan bahwa dalam demokrasi dikenal adanya keterbukaan karena tidak ada demokrasi tanpa keterbukaan, karena itu pemerintah dan lembaga harus membuka dirinya agar bisa diketahui masyarakat seluas-luasnya. Apaalagi menurutnya, di zaman sekarang telah terjadi perkembangan teknologi yang pesat sekali, jadi dulu berita itu di masa lalu, sekarang bisa ikuti berita sekarang juga dan bahkan berita yang akan datang. “Bisa dibayangkan jika kabar yang beredar adalah berita yang tidak pasti karena itu dengan keterbukaan bada publik kita bisa pastikan berita yang terima adalah yang benar,” katanya. (Laporan Karel)
Sumber : https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/jusuf-kalla-pemeritah-terbuka-tangkal-berita-tidak-benar

« Newer Posts - Older Posts »

Kategori

%d blogger menyukai ini: