Reformasi Birokrasi

pmprb

Pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika disesuaikan dengan karakteristik dan kemajuan yang telah dicapai selama masa pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, maka program, kegiatan dan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional tingkat Mikro pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dibagi ke dalam 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut :

  1. Mental Aparatur. Meskipun reformasi birokrasi ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkupi aparatur, namun inti perubahan dari reformasi birokrasi sesungguhnya adalah perubahan pada mental aparatur. Di lingkungan Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika hal ini menjadi lebih penting lagi mengingat Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kewajiban-kewajiban baik yang bersifat internal maupun nasional dalam mendiseminasikan revolusi mental. Terkait hal tersebut maka fokus area ini adalah mengelola perubahan dan mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja birokrasi secara sistematis dan konsisten, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan di Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika

  2. Pengawasan. Aspek pengawasan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 semakin memperoleh perhatian yang besar, antara lain melalui penempatannya di urutan kedua dari ke delapan program/area perubahan Reformasi Birokrasi (semula di urutan ke tujuh), berurutan dengan aspek Mental Aparatur. Hal ini menandakan bahwa aspek pengawasan perlu lebih ditingkatkan lagi terutama dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta birokrasi yang efektif dan efisien. Dikaitkan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini hal tersebut sangat relevan, sehingga program penguatan pengawasan perlu semakin diintensifkan melalui kegiatan-kegiatan yang mengarah ke perubahan dari perilaku koruptif aparatur menjadi perilaku yang bermartabat dan bertanggung jawab serta penguatan sistem pengawasan itu sendiri.

  3. Akuntabilitas. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika masih belum memberikan hasil signifikan terhadap kebutuhan masyarakat. Program kerja yang dilakukan belum berorientasi pada outcome sehingga hasilnya belum secara langsung memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, perlu perbaikan sistem perencanaan yang lebih berorientasi pada outcome, memperluas cakupan (coverage) layanan pada wilayah tertentu atau sesuai prioritas pembangunan. Selain itu juga perlu memperkuat sistem akuntabilitas kinerja sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat terpantau untuk menjamin optimalisasi capaian dan akuntabilitasnya. Hal ini dilakukan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan segala sumber yang dipergunakannya secara efektif dan efisien.

  4. Kelembagaan. Kelembagaan Kementerian Komunikasi dan Informatika dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur organisasi yang dibentuk saat ini belum berdasarkan proses bisnis Kementerian, sehingga berdampak kepada proses kerja yang berbelit dan mengakibatkan pelayanan publik kurang maksimal. Berdasarkan hal tersebut di atas, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

  5. Tatalaksana. Meskipun tatakerja dan tatalaksana di Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika telah disusun berupa SOP, namun karena belum adanya proses bisnis telah menjadi kendala untuk penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali berjalan tanpa proses yang pasti. Karena itu, penyusunan proses bisnis kinerja utama menjadi hal yang penting dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Implementasi e-government yang terintegrasi masih membutuhkan regulasi dalam penyelenggaraannya seperti IT master plan, tatakelola IT dan turunan kebijakan lainnya.

  6. SDM Aparatur. Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, penempatan, pengembangan hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

  7. Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan yang menghambat tata kelola pemerintahan bidang komunikasi dan informatika antara lain kondisi regulasi multitafsir, tumpang tindih, over regulated dan kurangnya pelibatan publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta kurang jelasnya dalam perumusan substansi. Hal inilah yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menghambat investasi di sektor teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, maka perlu dilakukan reformasi regulasi bidang Komunikasi dan Informatika yang mana sesuai dengan kebijakan nasional. Reformasi regulasi bertujuan untuk mewujudkan sistem regulasi yang berkualitas, sederhana, tertib, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

  8. Pelayanan Publik. Pelayanan publik merupakan muara dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan selalu menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan menjadi lebih cepat, lebih murah, berkekuatan hukum, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan, pengembangan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan pelayanan satu atap.

Sumber : https://rb.kominfo.go.id/

%d blogger menyukai ini: