Oleh: ppidkemkominfo | 22/09/2015

Right to Know


(Jakarta, 22 Sep 2015).—Setiap tanggal 28 September diperingati sebagai hari Hak untuk Tahu oleh lebih 60 negara di dunia. Momentum tahunan ini dimaksudkan untuk memperingati hak individu mendapatkan informasi publik yang dikuasi oleh badan publik seperti kementerian/lembaga, badan usaha milik negara/daerah atau lembaga lain seperti swasta yang mengelola dana negara, bahkan LSM yang menggunakan sumber dana bantuan luar negeri. Right to Know ini pertama kali diusulkan 28 September 2002 pada pertemuan internasional organisasi yang memperjuangkan kebebasan informasi publik di Sofia, Bulgaria.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2008 merupakan babak baru yang lebih jelas dan terarah. Perjalanan keterbukaan informasi antara lain ditandai dengan bergabungnya Pemerintah Indonesia menjadi salah satu perintis gerakan global Open Government Partnership (OGP) pada 20 September 2011, dan kemudian diluncurkan gerakan OGP Indonesia pada Januari 2012. Mulai September 2012 selama satu tahun, Indonesia menjadi salah satu supporting co-chair OGP (asisten pimpinan). Pada bulan Oktober 2013 Indonesia menjadi lead chair OGP, pimpnan utama.

Implementasi Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik bertujuan antara lain mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk itu diperlukan peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik agar dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.– Pertanyaannya apakah perkembangan pelembagaan transparansi informasi publik ini sudah mencakup semua Badan Publik yang ada?

Dilihat dari ketaatan Badan Publik terhadap amanat UU No.14 Tahun 2008 bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai prasyarat dasar dalam memberikan pelayanan informasi. Sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 Badan Publik yang telah membentuk PPID sebanyak 49.14 % atau 341 dari 694 badan publik (kementerian/ lembaga/ provinsi/ kabupaten/kota) (sumber: Dit.Komunikasi Publik, Ditjen IKP). Pembentukan PPID merupakan salah satu dari beberapa amanat yang ada dalam UU KIP yang harus dipenuhi badan publik agar dapat memberikan pelayanan informasi yang baik dan berkelanjutan. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 pasal 21, ayat(1) bahwa PPID harus sudah terbentuk paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.(-s-)


Kategori

%d blogger menyukai ini: