Oleh: ppidkemkominfo | 05/08/2015

Benchmarking LAN Prov.Aceh


(Jakarta, 5 Agustus 2015)– Lembaga Administrasi Negara Provinsi Aceh dipimpin oleh Bapak Faizal Adriansyah Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV membawa 21 orang peserta Diklat PIM IV untuk melakukan Benchmarking ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tujuan peserta dapat mengadopsi keunggulan unit kerja yang dijadikan lokus Benchmark yaitu penerapan e-office(SIMAYA) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam Kunjungan tersebut rombongan diterima oleh Bapak Suprawoto Sekretaris Jenderal Kemkominfo didampingi oleh Bapak MH. Munzaer Kepala Pusat Data dan Informatika dan Kepala Bidang Pelayanan Informasi PIH. Dalam kesempatan tersebut disampaikan oleh Bapak Sekjen bahwa selama pendidikan di Lembaga Administrasi Negara kita dididik untuk melakukan perubahan dan ketika kembali ke satuan kerja untuk menerapkan perubahan tersebut. Namun pada kenyataannya ketika selesai mengikuti pendidikan dan kembali ke satuan kerja, perubahan dimaksud tidak serta merta dilakukan dikarenakan beberapa factor salah satunya adalah lingkungan kerja yang tidak mendukung akan perubahan. Saat ini masyarakat yang menunggu adanya perubahan di pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika bahwa penerapan e-government di lingkungan Kemkominfo dilakukan anatara lain melalui perubahan budaya kerja, kebijakan bisnis proses dan kebijakan perubahan. Perubahan tersebut dalam implementasinya antara lain penerapan e-office yang digunakan dari tingkat Menteri, Eselon I, II, III, IV dan staf dalam mendisposisikan tugas atau perintah pimpinan. e-office berbasis webbase sehingga dimanapun berada asal ada akses internet pimpinan dapat menugaskan stafnya, selain itu disampaikan juga oleh Kepala Bidang Pelayanan Informasi mengenai implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public, yaitu dengan telah terbentuknya PPID Kemkominfo pada 30 April 2010, yang diikuti dengan penyediaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada masyarakat baik langsung maupun melalui media yang sifat informasinya terbuka sedangkan untuk menentukan informasi tersebut dirahasiakan atau dikecualikan PPID harus melakukan uji konsekuensi, acara diakhiri dengan mengunjungi desk layanan informasi PPID. (s)


Kategori

%d blogger menyukai ini: