Oleh: ppidkemkominfo | 30/03/2011

Siaran Pers


Siaran Pers No. 29/PIH/KOMINFO/3/2011 tentang Dukungan Kementerian Kominfo Terhadap Surat Edaran Komisi Informasi Yang Mewajibkan Badan Publik Untuk Memberikan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan RKAK/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga) Bagi Pemohon Informasi Sesuai UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Jakarta, 30 Maret 2011). Kementerian Kominfo dalam kapasitasnya sebagai suatu badan publik yang sama kedudukannya dengan badan-badan publik lainnya yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sesungguhnya tidak memiliki atau tidak memperoleh perlakukan khusus dalam kewajibannya melaksanakan UU KIP. Adalah benar, bahwasanya dalam pembahasan UU tersebut sewaktu masih berupa RUU di DPR, maka mitra utama dari unsur pemerintah adalah Kementerian Kominfo selain sudah barang tentu Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM serta sejumlah instansi lainnya.

selengkapnya…


Kategori

%d blogger menyukai ini: