Oleh: ppidkemkominfo | 24/03/2017

Perangkat Telekomunikasi


(Jakarta, Kominfo)—Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efektivitas penerapan pemenuhan persyaratan teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi perlu dilakukan Uji Petik. Pelaksanaan Uji Petik dilakukan terhadap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah bersertifikat dan masih beredar di Pasar…selengkapnya

Oleh: ppidkemkominfo | 03/03/2017

Internet Protocol Television


(Jakarta, Kominfo)—Dalam rangka pelaksanaan dan percepatan pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan Nawacita serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara di bidang ekonomi dan investasi di Indonesia perlu dilakukan simplifikasi regulasi terkait penyelenggaraan layanan protokol internet …Selengkapnya…

Oleh: ppidkemkominfo | 21/02/2017

Layanan Pos Universal


(Jakarta, Kominfo)—Penetapan besaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU oleh Penyelenggara Pos dilaksanakan berdasarkan perhitungan sendiri dengan mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, laporan keuangan Penyelenggara Pos tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, perhitungan besaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU mengacu pada laporan keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat perusahaan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan…selengkapnya…

Oleh: ppidkemkominfo | 20/02/2017

Frekuensi Radio


(Jakarta, Kominfo)—Ketersediaan atas kebutuhan kanal frekuensi radio siaran Frequency Modulation dan penyempurnaan penataan kanal frekuensi radio sebagai akibat terjadinya perubahan wilayah administratif di Indonesia yang berdampak pada perubahan wilayah layanan penyelenggaraan radio siaran Frequency Modulation secara nasional. Peraturan Menteri Perhubungan KM. 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan radio siaran FM (Frequency Modulation) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/PER/M.KOMINFO/08/2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan KM.15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penggunaan Kanal Frekuensi Radio untuk penyelenggaraan radio siaran FM yang telah memiliki ISR dari Direktorat Jenderal sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan Peraturan Menteri ini….selengkapnya

Older Posts »

Kategori

%d blogger menyukai ini: