Oleh: ppidkemkominfo | 13/01/2017

Sertifikasi Alat Telekomunikasi


(Jakarta, Kominfo)—Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan melalui Sertifikasi yang dilakukan melalui pengujian dan evaluasi dokumen dari alat dan/atau perangkat pesawat telepon seluler; komputer genggam (handheld); dan komputer tablet…selengkapnya

Oleh: ppidkemkominfo | 06/01/2017

Transaksi Elektronik


(Jakarta,Kominfo)—Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan…selengkapnya

Oleh: ppidkemkominfo | 13/12/2016

Perlindungan Data Pribadi


(Jakarta,Kominfo)—Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan pemusnahan. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses perlindungan data pribadi dalam system elektronik, menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya dengan mempertimbangkan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biaya serta mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa ….. selengkapnya….

Oleh: ppidkemkominfo | 08/12/2016

ZI Wujudkan Bebas Korupsi


Bogor, Kominfo – Focus Group Discussion Zona Integritas oleh Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaksanakan terkait terpilihnya Biro Humas sebagai pilot project pembangunan zona integritas di lingkungan Kemkominfo yang dilaksanakan di Padjajaran Suites Hotel Bogor, Selasa (6/12/2016)…selengkapnya

Older Posts »

Kategori

%d blogger menyukai ini: