(Jakarta,Kominfo)–Saat ini, era Keterbukaan Informasi, tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Pengejawantahan visi besar Keterbukaan Informasi Publik tersebut dilakukan dengan
pengawasan komitmen Badan Publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka yang setiap tahunnya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik…selengkapnya

Oleh: ppidkemkominfo | 11/10/2018

Sertifikasi Elektronik


(Jakarta,Kominfo)–Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik merupakan kegiatan menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastruktur Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, dan/atau memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik berbentuk badan hukum dan berdomisili di Indonesia. Sedangkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah beroperasi sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik di luar negeri…selengkapnya

Oleh: ppidkemkominfo | 11/10/2018

Peran Serta Masyarakat


(Jakarta,Kominfo)–Seiring dengan perkembangan hukum, kebutuhan hukum Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018. Perubahan tersebut dilakukan agar peran serta Masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dengan baik serta tidak semata-mata hanya untuk mengharapkan sebuah penghargaan dari negara. Peran serta Masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi Masyarakat secara luas…selengkapnya

Oleh: ppidkemkominfo | 31/08/2018

Majukan SDM Digital


(Jakarta,Kominfo)–Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan komitmen pemerintah untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia. Kementerian yang dipimpinnya pun memberikan kontribusi untuk membangun akses internet dan pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.Menkominfo menjelaskan hal itu dimungkinkan dengan adanya akses internet cepat yang dibangun untuk menghubungkan seluruh Indonesia dengan Palapa Ring, yaitu penanaman kabel jaringan fiber optik di laut Indonesia dan satelit untuk internet kecepatan tinggi. “Sekarang sekolah-sekolah di Indonesia memang sudah bisa menggunakan internet. Tapi pada kenyataannya internet itu baru dipakai saat UNBK,” ujarnya…selengkapnya

Older Posts »

Kategori

%d blogger menyukai ini: