Oleh: ppidkemkominfo | 13/07/2018

Siaga 112 Siap Sukseskan Asian Games 2018


(Palembang, Kominfo)…Jelang perhelatan Asian Games 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, INASGOC, Pemerintah Kota Palembang dan penyelenggara layanan telekomunikasi meresmikan Layanan Panggilan Darurat 112 “Palembang Siaga 112”. Layanan itu siap digunakan warga dan peserta untuk menyukseskan perhelatan olahraga Asian Games XVIII yang berlangsung bulan depan. “Layanan ini merupakan pusat informasi yang digunakan untuk menerima dan mengirimkan permintaan pertolongan dalam keadaan darurat melalui jaringan telekomunikasi di Kota Palembang dan sekitarnya.

Hal khusus yang membedakan Layanan Palembang Siaga 112 dengan layanan 112 di daerah lain yaitu bahwa layanan ini menyediakan akses dalam enam bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Cina, Korea dan Jepang. Fasilitas multi bahasa ini disediakan untuk atlet, official maupun tamu lain dari 45 negara peserta Asian Games XVIII 2018 yang akan hadir di Kota Palembang selama perhelatan dari tanggal 18 Agustus s.d. 2 September 2018. Kota Palembang menjadi kota ke-17 yang menyelenggarakan layanan panggilan darurat 112. Sebelumnya, layanan ini sudah diimplementasikan di 10 (sepuluh) kota yang menjadi Pilot Project yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, Batam, Surakarta, Denpasar, Balikpapan, Mataram dan Makassar. Selain itu juga, terdapat 6 (enam) pemerintah daerah yang menyelenggarakan layanan panggilan darurat secara mandiri yaitu Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Surabaya, Pemkab Pandeglang, Pemkot Cilegon, Pemkot Semarang dan Pemkot Manado. Layanan panggilan darurat 112 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat. Sebagai nomor tunggal panggilan darurat, layanan itu ditujukan untuk menyediakan akses yang mudah diingat dan dihubungi warga ketika terjadi kondisi darurat … selengkapnya

Oleh: ppidkemkominfo | 05/06/2018

Opini WTP Atas LKPP


(Jakarta,Kominfo)…Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 87 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2017, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017. Hal ini mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2017 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini WTP atas LKPP Tahun 2017 ini merupakan yang kedua kalinya, setelah Pemerintah Pusat memperoleh opini WTP atas LKPP Tahun 2016. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara dalam sambutannya dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 yang diserahkan langsung kepada Presiden, Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (4/6)…Selengkapnya…

Oleh: ppidkemkominfo | 17/05/2018

Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik


(Jakarta, Kominfo)—Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu. Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pada Penyelenggara Sistem Elektronik diatur berdasarkan PM Kominfo No. 20 Tahun 2016….

Oleh: ppidkemkominfo | 03/01/2018

Inpasing Jabatan Fungsional


(Jakarta, Kominfo)– Dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta memenuhi kebutuhan jabatan fungsional antara lain dilakukan melalui penyesuaian/Inpassing. Penyesuaian/Inpasing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e-Formasi untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan sampai dengan Desember 2018 sesuai dengan PM. Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26 Tahun 2016… selengkapnya

Older Posts »

Kategori

%d blogger menyukai ini: