Oleh: ppidkemkominfo | 03/01/2018

Inpasing Jabatan Fungsional


(Jakarta, Kominfo)– Dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta memenuhi kebutuhan jabatan fungsional antara lain dilakukan melalui penyesuaian/Inpassing. Penyesuaian/Inpasing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e-Formasi untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan sampai dengan Desember 2018 sesuai dengan PM. Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26 Tahun 2016… selengkapnya

Oleh: ppidkemkominfo | 22/12/2017

Keterbukaan Informasi Publik


(Jakarta, Kominfo)– Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah yang terbuka dapat menangkal berita yang tidak benar sehingga pemerintah dan lembaga lainnya atau Badan Publik (BP) harus membuka dirinya. Hal itu disampaikan Wapres saat menyampaikan sambutan usai penyerahan penghargaan kepada BP yang mendapatkan anugerah pemeringkatan BP di Istana Wapres pada Kamis (21/12/2017). Sebagaimana diketahaui, Komisi Informasi (KI) Pusat telah memberikan penghargaan kepada 64 BP dari seluruh Indonesia pada tahun 2017 ini yang dilaksanakan di Istana Wapres. Sebanyak tujuh kategori yang diberikan penghargaan oleh KI Pusat, masing-masing kategori Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kementerian, dan Partai Politik. Pada pemberian penghargaan itu, KI Pusat mengundang seluruh BP yang mendapatkan penghargaan beserta KI Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta NGO pegiat keterbukaan informasi publik. Acara penghargaan tahunan itu dihadiri Ketua KI Pusat Tulus Subardjono, Wakil Ketua Gede Narayana Sunarkha, Kepada Bidang PSI Arif Adi Kuswardono, Kepala Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Wafa Patria Umma, Kepala Bidang Kelembagaan Cecep Suryadi, Komisioner Hendra J Kede, dan Romanus Ndau Lendong serta Sekretaris KI Pusat Hendra Purnama. Wapres menambahkan bahwa setelah reformasi di tanah air maka ada dua nilai yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pertama demokrasi dan kedua hak azasi manusia. Dijelaskan bahwa dalam demokrasi dikenal adanya keterbukaan karena tidak ada demokrasi tanpa keterbukaan, karena itu pemerintah dan lembaga harus membuka dirinya agar bisa diketahui masyarakat seluas-luasnya. Apaalagi menurutnya, di zaman sekarang telah terjadi perkembangan teknologi yang pesat sekali, jadi dulu berita itu di masa lalu, sekarang bisa ikuti berita sekarang juga dan bahkan berita yang akan datang. “Bisa dibayangkan jika kabar yang beredar adalah berita yang tidak pasti karena itu dengan keterbukaan bada publik kita bisa pastikan berita yang terima adalah yang benar,” katanya. (Laporan Karel)
Sumber : https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/jusuf-kalla-pemeritah-terbuka-tangkal-berita-tidak-benar

Oleh: ppidkemkominfo | 10/11/2017

Hari Pahlawan


(Jakarta, Kominfo)– Semangat kebangsaan kita kenang hari ini di Hari pahlawan 10 Nopember 2017 adalah sebuah nasionalisme yang dilandasi oleh kemanusiaan universal bukan nasionalisme yang sempit. Sebuah nasionalisme yang oleh Bung Karno diikrarkan bahwa “My Nationalism is Humanity”. Sebuah nasionalisme yang ditegaskan dalam Pidato 1 Juni Lahirnya Pancasila bahwa nasionalisme hanya bisa hidup subur di dalam tamansarinya internasionalisme. Internasionalisme dapat hidup subur jikalau berakar dalam buminya nasionalisme. Prinsip yang dibangun oleh sebuah landasan filosofis yang tinggi bahwa kita bukanlah makhluk egois namun makhluk sosial yang menghimpun menjadi satu sebagai sebuah bangsa, yakni bangsa Indonesia. Di dalam kehidupan menjadi bangsa tersebut kita menyadari bahwa diri kita adalah bagian dari keluarga besar ummat manusia….Selengkapnya…

Oleh: ppidkemkominfo | 26/09/2017

Hari Hak Untuk Tahu


(Jakarta, Kominfo)— Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (Right to Know Day) yang jatuh setiap 28 September, mulai diperingati secara internasional sejak 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan antara lain harus dapat menyediakan informasi yang merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Tata Kelola Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengelola informasi publik yang dihasilkan oleh Badan Publik yang merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Sedangkan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya ketersediaan informasi publik, kebijakan dan strategi pengembangan e-government. Yang dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah. Hak Pemohon Informasi Publik dijamin dalam Undang – Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Older Posts »

Kategori

%d blogger menyukai ini: