INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi Publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

INFORMASI BERKALA

Profil Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Struktur Organisasi, Tugas dan fungsi, Visi dan Misi, Pejabat Struktural Eselon I dan II

Program dan Kegiatan
(Ringkasan program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2011-2014)

Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010)

Laporan Keuangan
(Ringkasan Laporan Keuangan Tahun 2011, 2010 : Laporan Realisasi anggaran , Neraca dan PNBP)

(Ringkasan Laporan Keuangan Tahun 2011Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2012,Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa dan Ketentuan Pengumumuman Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Perpres No.54 Tahun 2010)

Laporan Akses Informasi Publik
(Ringkasan jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan yang dikabulkan, waktu yang diperlukan serta alasan penolakan)

Hak Pemohon Informasi Publik
(Hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, keberatan,…)

Pengaduan dan Penyalahgunaan
(Pengaduan dan Penyalahgunaan Wewenang ; Bidang Postel)

INFORMASI SECARA SERTA MERTA

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum

INFORMASI SETIAP SAAT

Daftar Informasi Publik
(Data Lembaga Penyiaran dan Daftar Informasi Publik Non Penelitian)

Peraturan, Keputusan dan/atau atau kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Indeks Peraturan Kominfo Tahun 2009, Peraturan Menkominfo Tahun 2011: Full Teks (softcopy) Tersedia di Desk Informasi Publik)

Kebijakan Pejabat Publik Dalam Pertemuan Terbuka
(Informasi dan Kebijakan Yang Disampaikan Pejabat Publik Dalam Pertemuan Yang Terbuka Untuk Umum)

Data Statistik Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi

Syarat-Syarat Perizinan
(Perizinan Telekomunikasi)

Data Perbendaharaan dan Inventaris
(Data perbendaharaan atau inventaris)

Rencana Strategis
Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010-2014

Rencana Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2011
(DIPA 2011 dan RKAKL 2011 tersedia dalam format cetak yang dapat diperoleh pada desk informasi publik)

Informasi Pelayanan Informasi Publik
(Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik)

Hasil Penelitian
(Daftar Hasil Penelitan)

Informasi Publik Yang Telah Dinyatakan Terbuka
(Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka)

PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REGULASI ICT

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun_2008″>Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

——————————————————————————————————
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Tbk.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

——————————————————————————————————
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: