Oleh: ppidkemkominfo | 26/08/2015

Komunikasi Publik


komunikasi publik

(Jakarta, 26 Agustus 2015)— Dalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik, dengan:

  1. menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala;
  2. menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
  3. menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat;
  4. menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah…. selengkapnya…
Oleh: ppidkemkominfo | 11/08/2015

Proklamasi Kemerdekaan


hutri

(Jakarta, 11 Agustus 2015) — Tujuh puluh Indonesia Merdeka adalah rakhmat tak ternilai dari Allah Yang Maha Kuasa. Kita meyakini sebagaimana para Bapak dan Ibu Bangsa Indonesia meyakini, bahwa Indonesia Merdeka adalah suatu jembatan emas untuk mewujudkan semua harapan berbangsa dan bernegara, yakni: memiliki Indonesia yang “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Harapan itu hanya bisa dicapai dengan kerja. Hanya melalui kerja sebuah bangsa akan meraih kemakmuran dan kejayaannya. Hanya melalui kerja, bangsa Indonesia akan bisa membangun jiwa dan sekaligus membangun raganya untuk kejayaan Indonesia Raya. Hanya melalui kerja, Republik Indonesia akan dapat berdiri kokoh untuk selama-lamanya dan mampu mewujudkan semua cita-cita mulia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945…..Selengkapnya

Oleh: ppidkemkominfo | 10/08/2015

Subsidi BBM


Oleh: ppidkemkominfo | 05/08/2015

Benchmarking LAN Prov.Aceh


(Jakarta, 5 Agustus 2015)– Lembaga Administrasi Negara Provinsi Aceh dipimpin oleh Bapak Faizal Adriansyah Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV membawa 21 orang peserta Diklat PIM IV untuk melakukan Benchmarking ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tujuan peserta dapat mengadopsi keunggulan unit kerja yang dijadikan lokus Benchmark yaitu penerapan e-office(SIMAYA) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam Kunjungan tersebut rombongan diterima oleh Bapak Suprawoto Sekretaris Jenderal Kemkominfo didampingi oleh Bapak MH. Munzaer Kepala Pusat Data dan Informatika dan Kepala Bidang Pelayanan Informasi PIH. Dalam kesempatan tersebut disampaikan oleh Bapak Sekjen bahwa selama pendidikan di Lembaga Administrasi Negara kita dididik untuk melakukan perubahan dan ketika kembali ke satuan kerja untuk menerapkan perubahan tersebut. Namun pada kenyataannya ketika selesai mengikuti pendidikan dan kembali ke satuan kerja, perubahan dimaksud tidak serta merta dilakukan dikarenakan beberapa factor salah satunya adalah lingkungan kerja yang tidak mendukung akan perubahan. Saat ini masyarakat yang menunggu adanya perubahan di pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika bahwa penerapan e-government di lingkungan Kemkominfo dilakukan anatara lain melalui perubahan budaya kerja, kebijakan bisnis proses dan kebijakan perubahan. Perubahan tersebut dalam implementasinya antara lain penerapan e-office yang digunakan dari tingkat Menteri, Eselon I, II, III, IV dan staf dalam mendisposisikan tugas atau perintah pimpinan. e-office berbasis webbase sehingga dimanapun berada asal ada akses internet pimpinan dapat menugaskan stafnya, selain itu disampaikan juga oleh Kepala Bidang Pelayanan Informasi mengenai implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public, yaitu dengan telah terbentuknya PPID Kemkominfo pada 30 April 2010, yang diikuti dengan penyediaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada masyarakat baik langsung maupun melalui media yang sifat informasinya terbuka sedangkan untuk menentukan informasi tersebut dirahasiakan atau dikecualikan PPID harus melakukan uji konsekuensi, acara diakhiri dengan mengunjungi desk layanan informasi PPID. (s)

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 34 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: